Pansus LKPJ Bupati Lampura TA 2019 Sampaikan 8 Poin Penting


Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara (Lampura) tahun anggaran 2019 menyampaikan 8 poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Lampura, hal ini di sampaikan langsung oleh Marlena, S.Pd selaku sekretaris dan juru bicara Pansus LKPJ dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten setempat Rabu, (29/04/2020).

Dalam kesempatan itu Marlena membeberkan 8 poin sebagai catatan dan masukan kepada Pemerintah Daerah di antaranya, agar Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator disetiap daerah, pemerintah Daerah dapat segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD H.M. Ryacudu,

Lebih jauh Marlena memaparkan, Pemkab juga dapatmemperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar seperti guru dan kepala Sekolah sesuai SK Menteri no. 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi, melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyaraka, kata Marlena.

Selain itu dalam menyusun anggaran hendaknya pemerintah daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD, dan hendaknya Pemkab segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD, ujarnya.

“Hal-hal yang menjadi rekomendasi di LKPJ tahun anggaran 2018 yang belum ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah agar segera diselesaikan khususnya persoalan di dinas PUPR, dan dukungan DPRD Kabupaten Lampung Utara Kepada pemerintah daerah dalam menanggapi COVID-19 segera terstruktur dan terukur dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres, Dandim beserta jajarannya”, cetus Marlena.

Dalam itu Plt. Bupati Lampura Budi Utomo penjelasan tentang penanggulangan pandemi covid-19 yang terbentuk dalam Gugus Tugas Covid-19, yaitu penanggulangan Virus Corona ini telah menjadi tanggung jawab pemkab,dan dibantu dengan Kapolres, Dandim, dan Ketua DPRD sebagai wakil dan anggota lainnya yang tergabung dalam FORKOPIMDA Kabupaten Lampung Utara.Sedangkan Nurdin Habim, SE anggota DPRD dari fraksi Gerindra di kesempatan itu memberikan masukan kepada pemerintah daerah agar memberikan buku acuan hasil Rancangan APBD di tahun tahun berikutnya sebagai sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan. (dhi)