W2NNEWS.COM–-Gubernur Lampung M Ridho Ficardo, pada 2/6/2016 mendatang, tepat dua tahun memimpin Provinsi Lampung. Menurut pengamat pemerintahan Universitas Lampung Roby Cahyadi, selama dua tahun memimpin, gubernur muda itu belum menunjukkan adanya sebuah kemajuan yang berarti.
“Saya melihat belum ada gebrakan yang terlalu istimewa dari gubernur selama dua tahun kepemimpinannya ini,” kata dia saat dihubungi duajurai.com melalui sambungan telfon, Senin siang, 30/5/2016.
Meskipun, lanjutnya, memang ada beberapa program, misalkan Gerbang (Gerakan Membangun) Desa Saburai yang diluncurkan pada 17/12/2015 lalu. Program itu salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di Bumi Ruwa Jurai. “Mungkin program itu yang harus diekspos. Kalau pembangunan Tol Sumatera kan program pusat,” kata dosen FISIP Unila ini.
Dia mengatakan, memang agak sulit untuk mengevaluasi program dan kinerja Pemprov Lampung, karena dalam konteks otonomi daerah, evaluasi ada di kabupaten/kota. “Kalau gubernur kan secara keseluruhannya sebagai koordinatornya. Akan tetapi sejak ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kan ada beberapa yang ditangani provinsi misalnya dari sisi pendidikan, pertambangan, dan lainnya, sehingga bisa dievaluasi dari sisi tersebut,” ujarnya.
Terkait koordinasi, kata dia, gubernur harus bisa mengkoordinasikan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa mengakomodir seluruh pembangunan di daerah kabupaten/kota di Lampung sesuai zona-zonanya. Ada konsolidasi koordinasi dengan kabupaten kota dalam hal mewujudkan yang ada di RPJMD.
“Di Lampung ini kan dibagi tiga zona, yaitu zona pendidikan dan ekonomi, zona pariwisata, dan zona pendukung pertanian dan perkebunan. Nah, gubernur harus mengkoordinir, agar kabupaten/kota itu membuat program yang sesuai dengan RPJMD Lampung. Jangan sampai mereka punya prioritas yang berbeda,” tambahnya.
Dengan gaya kepemimpinan M Ridho Ficardo yang tidak suka blusukan atau turun langsung menantau kinerja satuan kerjanya di lingkungan Pemprov Lampung, menurutnya, harus ada evaluasi program pembangunan baik dari internal maupun, saranya.
