W2NNEWS.COM—-Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten Lampung Utara gelar rapat Paripurna rancanangan peraturan daerah tentang pertangung jawaban APBD Kab Lampura tahun 2017 Rabu 25 juli 2018.
Pandanagan umum Praksi Nurani Berkadilan Dedy Andrianto Spd. Anggota DPRD Lampura dalam sambutanya mengatakan, untuk memaksimalkan program y7ang telah menjadi kesempatan bersama pemerintah daeran dan DPRD Lampura yang tertuang dalam APBD tentunya perlu dukungnan aparatur yang profesional dan anggaran serta perdanaan ditahun 2017.
Hal ini belum berjalan sesuai dengan harapan terutama di sektor realisasi pendapatan sebesar 95,20 persen terlebih PAD yang realisasinya 74,58 persen saja, untuk itu perlu dioptimalkan kembali dalam mengali sumber-sumber potensi pendapatan daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi, jelasnya.
Lanjutnya, dalam mendukung administrasi kependudukan di Lampura telah menjadi program strategis sekaligus menjadi isu strategis, terutama bidang pelayanan masayarakat contohnya, Catatan Sipil, terang.
Sementara Fraksi PAN yang disamapaikan oleh Yordan Bangsa Ratu mengatakan, secara keseluruhan pembangunan di Lampura masih pada jalur (on the track) hal ini bisa dilihat dari implementasi rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab. Lampura tahun 2017 keterang pertangung jawaban Bupati merupakan gambaran realisasi kinerja dan pelaksana anggaran oleh sebab itu laporan pertangung jawaban Bupati bersipat Evaluatif, kata Yordan.
Yordan menjelaskan karena sipat Evaluatif belum maksimalnya pencapaian target PAD pada tahun 2017, dari target sebesar Rp 1.39.450.982.661 ini hanya tercapai sebesar Rp. 103.970.703.713.71 atau 74,58 persen saja, ditambah lagi peribangan sebesar Rp 1.275.423.631.095 trealisasi hanya sebesar Rp. 72.102.099.964.65 atau 64,35 persen, lain lagi halnya pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp. 413.506.987.035 ini hanya tercapai sebesar Rp. 353.298.442.406.47 atau hanya 85,44 persen saja, jelas Yordan.
Lain lagi dengan pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan oleh Drs Tri Purwo Handoyo mengatakan, menyikapi pertangung jawaban pelaksana anggaran pendapat dan belanja daerah Fraksi PKS menyimpulkan ada dua poin yang pertama, terkait laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017 yang telah meraih Predikat Tampa Pengacualian (WTP) PKS sangat aprisiasi setingi-tinginya semoga pemerintahan Kab. Lampura bisa mempertahankan pada tahun berikutnya, dengan tetap memperbaiki hal-hal yang belum maksimal, kata TPH.
Selain itu juga dia kembali aprisiasi Bupati Lampura yang telah mendapatkan penghargaan Nasional Satya Lencana oleh pemerintah pusat, yang mana Bupati Lampura Agung Mangkunegara telah berhasil peran aktif untuk mendorong program pembanguan Keluarga berencana, tutup TPH (red)
