W2News.com —Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah membahas tentang Penandatanganan nota kesepakatan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) perubahan dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan APBD Kabupaten Lampung tengah Tahun anggaran 2018 di Gedung DPRD Selasa (28/8/18).
Rapat Paripurna tersebut di hadiri oleh Plt .Bupati Lampung Tengah Loekman Djyosoemarto, Ketua DPRD Ahmad Junaidi Sunardi, anggota Forkofimda , 27 Anggota DPRD dari 46 anggota, Sekertaris daerah, SKPD, Ketua KPU, serta staf ahli.
Rapat di Pimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab Lamteng Ahmad Junaidi Sunardi.
Dalam sambutannya Pimpinan mengatakan turut berduka cita atas meninggal nya anggota DPRD Drs. I Nyoman Sukadana Fraksi Partai Golkar pada hari minggu tanggal 26 agustus bertempatan di Metro .
Muhamad Ghofur, S.Si Selaku Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah mengenai kebijakan umum APBD tahun anggaran 2018.
Sesuai amanah Undang – undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah No 58 th 2005 di sebutkan di sebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan ke PPAS .
Perubahan terjadi karna tidak sesuai dengan asumsi awal yaitu tidak terealisasi nya dana peminjaman daerah sebesar 300 miliar serta penurunan silpa dari asumsi awal sebesar 9,28 Miliar lalu terdapat kenaikan pendapatan daerah sebesar 10,89 miliar , belanja berkurang sebesar 308,69 Miliar dan penataan serta pergeseran penundaan beberapa kegiatan di organisasi perangkat daerah .
Dari hasil pembahasan maka di sampaikan perubahan terkait pendapatan yang semula naik 5 miliar lebih namun setelah pembahasan pendapatan menjadi naik 10,89 miliar dari pendapatan APBD 2018 sebesar 2,35 Triliun menjadi 2,46 Triliun .
Pendapatan asli daerah naik sebesar 5,89 Miliar dan pendapatn dari jaminan kesehatan Nasional sebesar 3,6 Miliar serta Penjualan Aset Daerah sebesar 1 Miliar .
Untuk menutup devisit anggaran karna penurunan silva serta penambahan kegiatan organisasi perangkat Daerah Maka segera akan melakukan langkah efisiensi kegiatan di organisasi perangkat daerah .
Sebagaimana di ketahui pembiayaan daerah mengalami penurunan dari penerimaan yang semula di targetkan 375 Miliar turun menjadi 50,714 Miliar.
Penurunan yang signifikan ini tentu karna pinjaman daerah yang tidak terealisasi serta penurunan silva yang semula 75 Miliar ternyata setelah di Audit BPK hanya 55,714 Miliar. (nvl)
