W2NNEWS.COM — DPRD Lampung Tengah meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lamteng menata ulang guru PNS yang mengajar ditiap sekolah. Karena terdapat sekolah yang kelebihan guru, sementara ditempat lain kekurangan guru.Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV DPRD Lamteng Dedi D Saputra saat dikonfirmasi media melalui pesan Whatsapp nya, Minggu (8/10/2017).
“Kami minta Disdikbud menata ulang penempatan guru-guru di Lamteng. Kalau sampai ada sekolah yang kekurangan guru, tentu akan menghambat dunia pendidikan diwilayah ini. Tolong segera diperbaiki,”ucapnya.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, jumlah guru SD idealnya ada 8 guru PNS dan SMP 14 guru PNS disetiap sekolah. Dengan begitu dunia pendidikan di Lamteng akan berjalan maksimal dan efektip.
Ia juga menghimbau kepada kepala daerah dan BKPSDM agar tidak merotasi guru PNS ke wilayah perkotaan supaya tidak terjadi penumpukan dan ada yang kekurangan guru PNS. Karena di Lamteng sendiri rata-rata perbulan ada 2 sampai 5 pegawai negeri yang pensiun.
”Kita sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan untuk melakukan pemerataan guru dan penempatannya agar jumlah guru PNS di setiap sekolah ideal, serta berkoordinasi dengan Kementrian Pendidikan dan Pemerintah Pusat, agar bila ada penambahan jumlah guru dapat ditempatkan sesuai dengan domisili terdekat.”ungkapnya.Menyikapi hal ini, Plt. Kepala Disdikbud Lamteng Drs. A. Helmi, MM mengatakan, bahwa persoalan terdapat sekolah yang kelebihan guru pengajar, sementara di sekolah lain kekurangan, tidak benar.”Di Lamteng kita bukan kelebihan guru pengajar, tapi kalau kekurangan guru PNS/ASN, ya betul kita benarkan,”ucap Helmi.
Karena, Kata Helmi, selama 3-4 tahun tidak ada peneriman guru PNS. Maka ada sekolah di Lamteng yang hanya kepala sekolahnya saja PNS, sementara guru pengajarnya honor. “Banyaknya jumlah guru PNS/ASN yang pensiun membuat Kabupaten Lamteng kekurangan guru. Khususnya untuk guru PNS SD,”ujarnya.
Cara mengatasi kekurangan guru ini, Dinas Pendidikan akan menganjurkan kepada pihak sekolah masing-masing untuk mengangkat guru honor dengan memanfaatkan dana BOS. “Kan dana BOS ada 20 pesen bisa untuk pembayaran guru honor. Cara kedua, kalau ada guru yang ditempatkan di tempat lain dan kebetulan ditempat lain jauh bisa di tarik ke sekolah yang bersangkutan,”terangnya.
Saat ini, lanjut Helmi, belum diberlakukan pemindahan hanya sebatas pendataan. Jadi data dulu mana-mana sekolah yang artinya kekurangan guru, yang banyak guru honornya. “Mana sekolah yang gurunya bisa di pindahkan? Kalau gak bisa dipindahkan cara mengatasinya mengangkat guru honor, dengan memanfaatkan dana BOS,”paparnya.
“Untuk persoalan sekolah kekurangan guru banyak, jadi gak bisa kita data detail satu persatu. Kita harus menghimpun data terlebih dulu. Yang jelas untuk tingkat SD ini ada sebanyak 753 sekolahan. Kebanyakan kekurangan guru semua. Ya karena guru-guru SD sudah banyak yang pensiun,”tambahnya.
Sementara untuk mengisi kekosongan guru negeri, guru-guru honorer diperbantukan untuk mengajar membantu guru negeri. Namun saat ini pihaknya akan mendata terlebih dahulu.
“Yang pasti banyak kendala kalau misal guru itu dipindah tugaskan ke sekolah lannya. Misal kita mau mindahkan orang yang ada di Bandar Jaya, di pindah ke Seputih Surabaya siapa yang mau biayai pindah mereka dan menanggung biaya hidup mereka, kira-kira gitu. Sehingga kita harus berhati hati,”imbuhnya.
Disatu sisi, memang perlu melakukan penataan guru, di sisi lain pihaknya juga tengah ferifikasi dulu mana-mana guru yang bisa dipindah.”Karena kan kita kekurangan guru 2.000 lebih PNS, sementara guru honor ada 7000 lebih, terdiri dari PAUD, SD, SMP. Nah ini bisa di perbantukan. Kalau tidak bisa ya kepala sekolah harus cerdas lah bisa angkat honorer yang disiasatin dari dana BOS 20 persen untuk gajih guru honor.”pungkasnya(ADV)
