W2NNEWS.COM—-Wakil Ketua PWI Lampung Bidan Pembelaan Wartawan Juniardi SIP, MH, mengatakan Pilpres dan Pileg 2019 merupakan momentum terpenting untuk melakukan perubahan. Di sinilah media dapat melihat proses rakyat menghukum partai-partai politik yang selama ini hanya pandai berjanji tapi tidak ditepati. Bahkan melihat rakyat menghukum calon-calon dan parpol pendukungnya yang selama ini enggan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Karena di sinilah saatnya rakyat mencari figur-figur pemimpin yang berkualitas, figur-figur pemimpin yang taat hukum, yang mau memperjuangkan aspirasi rakyat. “Saya mengajak masyarakat dan para praktisi Media untuk tetap menjaga keharmonisan jelang Pemilu Serentak 2019 mendatang. Karena ada peran penting masyarakat termasuk media untuk menjaga keharmonisan dalam Pemilu Serentak 2019,” kata Juniardi, di Bandar Lampung, Senin (1/4)
Menurut Pimred sinarlampung.com ini, tugas tersebut bukan hanya tanggung jawab dari elite, tapi juga wartawan, media pers. “Kita menyadari pemilu serentak 2019 mensyaratkan bahwa kita semua masyarakat Indonesia menjaga harmoni sosial kita. Dibutuhkan keterlibatan kita, bukan hanya elit saja.Dan kita wajib mengajak agar masyarakat dalam menghadapi pemilu tidak menimbulkan perpecahan. Masyarakat dan kita wajib menghadirkan pemilu yang berkualitas. Hal itu juga dapat dilakukan jika masyarakat bisa memilah isu yang tidak menyulut perpecahan. Kompetisi dalam pemilu tidak harus mengharu biru lalu kalap untuk melakukan apapun,” kata Alumni Magister Hukum Unila ini.
Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung ini menyebutkan siapapun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang menang pasti akan diikat oleh konstitusi. Sehingga tidak perlu sampai menimbulkan perpecahan untuk memenangkan calonnya. “Siapapun yang menang, adalah berkewajiban memajukan bangsa, dan berkewajiban memberdayakan masyarakat dan tunduk pada NKRI. Kontestasi hanya arena sukses yang nantinya siapa yang terbaik bisa muncul,” katanya’
Artinya, lanjut Juniardi, masyarakat termasuk wartawan berharap seluruh peserta Kontelasi Pemilu 2019, baik Pilpres Pileg dapat menghasilkan kompetisi secara sehat, sehingga tercipta proses pemilihan yang bermartabat. Sebuah kompetisi akan kompetitif jika semua peserta pemilihan menerapkan nilai-nilai berkompetisi yang jujur, sportif, dan patuh pada aturan main yang ada.
“Selain masing-masing Tim pasangan calon saling mengawasi demi terciptanya persaingan sehat di antara mereka. Kita juga punya peran penting untuk menjaga proses demokrasi seperti yang dihrapkan. “Kalau itu semua dilakukan media dan peserta pemilihan, bisa dipastikan pilkada akan berjalan damai, berintegritas, dan demokratis,” ujarnya.
Selain para calon diharapkan tidak menggunakan cara-cara buruk, seperti menyebarkan berita bohong, fitnah, hingga ujaran kebencian, hanya sekedar untuk mendapatkan sentimen dan simpati pemilih. Diharapkan media dapat menjaga independensi sebagai pers yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pers harus tetap independent, menjaga news room secara baik. Pers harus ikut melakukan control pada praktik politik uang. Karena Politik uang merendahkan dan mencederai mutu demokrasi. Dampaknya merusak, tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang,” ucap Sekertaris SMSI Lampung ini.
Pers juga punya peran untuk mengawasi timses, tim kampanye, dan pasangan calon, agar tidak menggunakan cara-cara yang berpotensi mengintimidasi maupun mengancam pemilih. “Kita harus ikut mewujudkan pilkada damai, pilpres, pileg, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan untuk bebas dan merdeka dalam menentukan pilihan. Kita juga berharap kepada penyelenggara dan pengawas, Badan Pengawas Pemilu melakukan patroli pengawasan yang ketat dan pencegahan pada masa tenang nanti. Patroli tersebut dilaksanakan untuk memberikan efek takut bagi pihak –pihak tertentu yang melakukan pelanggaran,” urainya.
Bila dalam patroli dan pengawasan tersebut ditemukan pelanggaran, Bawaslu harus segera melakukan penindakan. Belajar dari pengalaman, pelanggaran justru kerap terjadi di masa tenang. Bawaslu memiliki kewenangan administratif apabila menemukan politik yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Pasangan calon yang melakukan politik uang bisa saja didiskualifikasi.
