w2nnews.com — Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Persatuan Anak Bangsa (LPAB) Kabupaten Lampungtengah Sofyan angkat bicara terkait pemangkasan anggaran untuk media oleh Dinas Komunikasi dan Infomatika (Kominfo) setempat.
Menurut sofyan, ia tidak merasa aneh kalau mencuat pemberitaan di beberapa media online mengenai anggaran media yang di pangkas secara sepihak oleh Dinas Kominfo melalui stafnya.
“Bagaimana tidak di pangkas, uang anggaran publikasi lebih dari 7 milyar. Siapa yang tidak khilap melihat uang sebanyak itu. Dari data yang kami miliki Dinas kominfo ini memiliki media sendiri untuk memgeruk anggaran tersebut, “kata Sofyan, Saat di temui wartawan di kediamannya, Senin 06 Januari 2020.
Pada tahun 2107 dan 2018, terang Sofyan, Ada beberapa surat kabar milik pemerintah Kabupaten Lampungtengah. Isi pemberitaan secara keseluruhan adalah profil daerah setempat. Dalam pemberitaan iti hanya memuat pemberitaan pencitraan saja.
“Media itu harus berimbang, tidak seperti media milik Kominfo yang hanya memuat profil daerah saja. Lsm LPAB menduga pemilik nya orang orang-orang kominfo. Dan kami telah menkonfirmasi kepada Kepala Dinas kominfo yang saat itu masih di jabat Sarjito. Beliau menjawab semua persoalan itu sudah di periksa oleh di polres Lampung Tengah apalagi yang harus di somasikan, “ungkap sofyan.
Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPAB memiliki tanggung jawab mensomasi dan mengkonfirmasi semua kegiatan penggunaan anggaran yang secara hukum harus di pertanggung jawabkan.
“Walau sudah diperiksa di polres Lampung Tengah, penegak hukum tidak hanya ada di Lamteng saja. Kalau memang ada temuan akan kami laporkan sampai ke pusat sesuai peraturan dan perundang-undangan. Namun pak Sarjito tidak menjawab surat somasi kami, ini sudah jelas kominfo Lamteng tidak terbuka dan transparan dalam menggunakan anggaran,”ucap Sofyan.
Besar dugaan Sofyan Dinas Kominfo Lamteng telah melakukan pembengkakan anggaran, Belanja barang dan jasa, sewa kantor, biaya perjalanan dinas, dalam daerah dan luar daerah, dan yang lebih fantastic lagi biaya makan dan minum pada tahjn 2018 mencapai 2,5 milyar.
“Biaya makan minum Dinas Kominfo sampai 2,5 milyar. Ini yang benar saja, makan minum mau di tarok di mana lagi dengan uang sebanyak itu makan minumnya, Seberapa banyak sich pegawai Kominfo,”tegasnya.
Bahkan sofyan menduga selama pemerintahan Lampungtengah di jabat Loekman Djoyosoemarto segala yang berbentuk media surat kabar atau LSM di persulit dengan bermacam-macam alasan, Salah satu pemangkasan anggaran di Kominfo.
“DPRD mana yang mengesahkan itu pemangkasan, Saya sudah ketua DPRD Lampung Tengah Ada nggak sih anggaran kominfo di sahkan pemangkasan, Tidak menjawab. Nggak ada pemangkasan anggaran, Kalau ada anggaran semuanya sudah disahkan DPRD harus di cairkan,”Tutup Sofyan.
Sebelumnya telah di beritakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuapten Lampung Tengah Sumarsono Akan dalami Terkait pemangkasan anggaran dinas Kominfo Kabupaten setempat, Jumat (3/1/20).
Sempat geger di group Junalis, Pemda dan DPRD beberapa waktu lalu tentang di pangkasnya secara sepihak oleh dinas Kominfo Lamteng menjadi perhatian khusus Sumarsono.
Sebelumnya di beritakan, Ketua DPRD Sumarsono akan memerintahkan Komisi II yang membawahi Dinas Kominfo untuk melakukan pendalaman apa penyebab pemangkasan anggaran.
“Ya nanti akan saya perintahkan pendalaman terlebih dahulu apa penyebabnya. Nanti komisi II akan dalami, Kepala Dinasnya akan di panggil,”kata Sumarsono saat di temui saat selesai memimpin Rapat pembahasan di DPRD setempat.
Terpisah, Sekretaris Dinas Kominfo Yudairi mengatakan tidak mengetahui terkait pemangkasan anggaran tersebut.
“Yang tahu mengenai keluar masuk dana tersebut adalah pengguna anggaran dan bendahara. Karena edial nya bendahara hanya menampung dan mecairkan, tetapi selama ini hanya melalui dia (bendahara) tidak pernah melibatkan kami, setelah meninggal (bendahara Wajid) kami tidak tahu tadi nya apa, “jelas Yudairi.
Mendadak group watshap Jurnalist Pemda dan DPRD Lampungtengah Sontak ramai memperbincangkan anggaran media yang dipangkas oleh Dinas Kominfo secara mendadak menjelang akhir tahun 2019.
Dari Pantauan di group, Chandra Wijaya salah satu pemilik media online Skalabrak. Com mempertanyakan pemotongan anggaran secara sepihak dan tidak jelas alasannya. (red)
