Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menganggarkan Rp 92 miliar, guna pembayaran rapel gaji, serta gaji ke 13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Lampung Utara.
Rinciannya gaji 13 dan 14 PNS Lampung Utara, besaran anggaran sebesar Rp 80 miliar.
Kemudian ditambah dengan kenaikan 5 persen gaji PNS untuk tiap bulan termasuk gaji 13 dan 14 masing-masing Rp 2 miliar jumlahnya Rp 12 miliar.
”Jadi total anggaran yang kami siapkan sekitar Rp 92 miliar, untuk gaji 13 dan 14, termasuk rapel kenaikan gaji PNS sebesar Rp 5 persen,” Kepala BPKAD Lampung Utara, Desyadi, Selasa (2/4/2019).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BKPAD) Kabupaten Lampung Utara memastikan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara(ASN) sebesar 5 persen akan dibayarkan bulan ini.
Dikatakan, pembayaran gaji bulan April sudah disatukan dengan tambahan 5 persen.
Sementara kenaikan gaji dari bulan Januari-Maret akan dirapel dan dibayarkan pada waktu bersamaan dengan gaji PNS bulan April.
”Jadi yang dirapel itu, kenaikan gaji PNS mulai bulan Januari – Maret. Kalau untuk bulan April kan sudah disatukan dengan nilai gaji yang akan dibayarkan,” kata dia.
Untuk jumlah anggaran yang akan dibayarkan, lanjut Desyadi, nilainya 5 persen dari pengeluaran rutin untuk gaji para pegawai.
Untuk belanja rutin sendiri jumlahnya sekitar Rp 40 miliar per bulan.
”Jadi kalau Rp 40 miliar, 5 persennya sekita Rp 2 miliar,”jelasnya, sambil mengatakan itungan itu secara garis besar saja.
Anggaran tersebut, lanjut Desyadi, tidak akan mempengaruhi kondisi APBD Lampung Utara tahun 2019.
Pasalnya, anggaran tersebut sudah masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU).
”Sudah masuk dalam DAU, kenaikan gaji PNS itu juga sudah termasuk didalamnya,” tukasnya.
Ditambahkan Rusdi selaku Kasi Pengelolaan Administrasi dan Gaji BPKAD Lampung Utara, pihaknya telah menerima petunjuk teknis kenaikan gaji serta Peraturan Pemerintah(PP) 15/2019 tentang gaji pokok pegawai negeri tertanggal 13 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).
”Jadi dana itu bersumber dari APBN tahun 2019,” ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampung Utara total PNS yang ada di Lampung Utara sebanyak 8.487 orang, termasuk di dalamnya para CPNSD yang baru saja menerima petikan Surat Keputusan (SK) penugasan.
Sementara, Sadik salah satu guru di Lampung Utara berterima kasih kepada pemerintah yang sudah menaikkan gaji untuk PNS sebesar 5 persen.
“Lumayan buat tambahan biaya anak sekolah,” jelasnya.
Dengan kenaikan ini dapat menambah kinerjanya sebagai tenaga pendidik. Apalagi saat ini sedang berlangsung UNBK untuk siswa SMA.
Ketua DPRD Lampung Utara Rachmat Hartono berpesan agar pegawai pemerintah bisa meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam melayani masyarakat.
Hal itu menyusul adanya kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebesar lima persen dari total gaji pokok.
“Kenaikan gaji ini tentu sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Pesan saya, supaya PNS di lingkup Pemkab Lampung Utara bisa meningkatkan kinerjanya, baik dari kedisiplinan maupun loyalitas kepada pemerintah dalam melayani masyarakat,” kata dia.
Ia menekankan risiko dari kenaikan gaji pokok PNS adalah komitmen peningkatan kinerja, terutama di Kabupaten Lampung Utara adalah disiplin waktu.
“Kenaikan tersebut tentunya ada konsekuensi, yaitu PNS harus lebih disiplin dan meningkatkan kinerjanya, khususnya disiplin jam kerja,” kataya.
Menurutnya, di samping kenaikan gaji PNS, Pemerintah Kabupaten Lampung Utarap perlu meningkatkan pengawasan terhadap pegawai. (*)
